Kementerian dalam negeri berlakukan efisiensi anggaran, enam mobil dinas KPU Tulungagung dikembalikan untuk menghemat biaya operasional pasca-pemilu.
Penarikan Mobil Dinas KPU
Kementerian dalam negeri kini semakin gencar dalam program efisiensi anggaran di tahun 2025. Langkah ini berdampak pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus menarik seluruh kendaraan dinas dari komisioner di tingkat kabupaten dan kota. Salah satu yang terkena dampaknya adalah KPU Tulungagung, yang harus mengembalikan enam mobil dinasnya.
Ketua KPU Tulungagung, Lutfi Burhani, mengungkapkan bahwa penarikan mobil itu telah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025. Kendaraan yang ditarik adalah enam unit mobil Expander yang sebelumnya digunakan lima komisioner dan satu sekretaris KPU Tulungagung. Penarikan ini dilakukan setelah seluruh tahapan pemilu 2025 usai, sehingga kendaraan dianggap tidak terlalu diperlukan lagi.
Dampak Efisiensi Terhadap Operasional
Ketua KPU Tulungagung menjelaskan, selama masa pemilu, kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan penugasan luar serta mobilisasi selama tahapan pemilu dan pilkada. Namun, dengan berakhirnya masa penugasan yang padat, penggunaan kendaraan dinas berkurang drastis, sehingga penarikan dianggap tidak memberikan dampak signifikan pada operasional mereka sehari-hari.
Saat ini, para komisioner menggunakan kendaraan pribadi atau solusi transportasi lainnya untuk kegiatan resmi. Meskipun rasanya berbeda, Lutfi Burhani menyatakan bahwa efisiensi ini memang perlu dan tidak mengganggu kinerja KPU Tulungagung secara keseluruhan.