Pemerintah mengurangi anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 115,6 miliar, mengharuskan perubahan dalam sewa kendaraan dinas dari mobil listrik ke hybrid.
Pengurangan Anggaran Pembelajaran
Pemotongan anggaran hingga Rp 115,6 miliar dari pagu awal 2025 sebesar Rp 277,5 miliar mengakibatkan anggaran Kementerian BUMN kini tersisa Rp 161,9 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemotongan ini mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Erick menambahkan, langkah ini dilakukan untuk perampingan dan efisiensi pengeluaran.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Erick menyebutkan usulan untuk mengembalikan anggaran agar mencapai batas operasi minimum Rp 215 miliar. Perencanaan meliputi pemotongan 54% dari perjalanan dinas dan penurunan 50% pengawasan biaya BUMN.
Dampak Pada Operasional dan Aset
Alokasi dana yang dipangkas berimbas pada penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang dipotong 90%, fasilitas IT dipangkas 41%, serta keterbatasan fasilitas pimpinan hingga 70%. Mobil dinas yang semula adalah mobil listrik sekarang berganti menjadi hybrid, mengurangi biaya hingga 66%. Erick menuturkan bahwa langkah ini adalah solusi biaya efektif di tengah pengurangan anggaran.
Adanya pemotongan besar juga berpengaruh pada kegiatan lainnya seperti pengurangan kegiatan rapat dan meniadakan seremoni hingga 43%, serta mengoptimalkan penggunaan gedung sampai 39%. Langkah-langkah ini diambil agar tetap memenuhi kebutuhan operasional dengan biaya yang lebih rendah.
Lobi Keuangan dan Usaha Penyesuaian
Kementerian Keuangan sedang mengkaji usulan Erick agar anggaran dinaikkan menjadi Rp 215 miliar. Usulan ini disebutkan bukanlah isapan jempol, melainkan angka minimal yang diperlukan untuk operasi harian. Erick menyatakan betapa pentingnya pemantauan BUMN, walau pengawasannya turut dipangkas biaya.
Sementara itu, meski mendapat penolakan atas kenaikan anggaran, Erick menilai situasi ini sebagai ‘cobaan’ bagi BUMN untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam kondisi keuangan yang menantang.