Ketua DPM Universitas Malikussaleh mengkritik pengadaan mobil dinas senilai Rp 3,3 miliar oleh Pemko Lhokseumawe, menilai langkah ini tidak tepat di tengah kebutuhan mendesak warga.
Kritik dari Ketua DPM Unimal
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal), Mohamad Muhaymin, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru bagi wali kota dan pejabat Lhokseumawe senilai Rp 3,3 miliar. Muhaymin menilai, alokasi dana ini tidak sejalan dengan urgensi kebutuhan masyarakat yang tengah mendesak.
“Kebijakan tersebut kurang tepat, terutama di tengah banyaknya kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan serta situasi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung,” ujar Muhaymin pada Kamis, 13 Februari 2025.
Usulan Peninjauan Kembali
Muhaymin menyarankan agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Ia menunjukkan pentingnya mengutamakan kebutuhan primer warga seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan akses terhadap air bersih. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dijadwalkan selesai Agustus 2025, menjadi salah satu fokus penting dalam hal ini.
Dia menekankan bahwa biaya sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, demi kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan tersebut dianggap akan memperburuk kesenjangan sosial jika tidak ada revisi.
Kebijakan Tak Sejalan dengan Efisiensi Anggaran
Selain soal prioritas, Muhaymin juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bertolak belakang dengan upaya efisiensi anggaran pemerintah pusat. Pemutusan anggaran ke Lhokseumawe sebesar Rp 6,7 miliar membuat langkah pengadaan mobil ini dirasa tidak bijak.
Dengan keterbatasan anggaran, pengeluaran yang jumlahnya tidak sedikit ini dipandang tidak memberikan manfaat langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Muhaymin berharap Pemko lebih bijak dalam menentukan prioritas pengeluaran di situasi ekonomi yang sedang berupaya pulih.